by

Kemenkeu : Gaji ke-13 Cair Senin 10 Agustus

BogortimurPerdananews –Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan, pencairan gaji ke-13 untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) akan mulai dicairkan pada besok, Senin (10/8). Sama seperti Tunjangan Hari Raya, gaji ke-13 hanya diberikan untuk PNS pejabat eselon tiga ke bawah. Artinya, para pejabat negara dan pejabat eselon satu, dua serta setingkat tidak akan mendapatkannya.

Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Andin Hadiyanto, pihaknya sudah mulai mempersiapkan proses pencairan sejak jauh-jauh hari. “Saat ini, bahkan Sabtu Minggu ini, kantor kami buka untuk menerima SPM (Surat Perintah Membayar) dari para Satuan Kerja,” katanya saat dihubungi Wartawan Ahad (9/8).

 Adapun, besaran gaji ketiga belas yang akan dicairkan bulan ini diberikan paling banyak sebesar penghasilan pada bulan Juli. Sementara itu, bagi calon pegawai negeri sipil (CPNS) besaran gaji ketiga belas yang akan diterima meliputi 80 persen dari gaji pokok PNS, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

Pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk pemberian gaji ke-13. Total anggaran yang disiapkan senilai Rp28,5 triliun yang sumber dananya terdiri atas APBN senilai Rp14,6 triliun dan APBD senilai Rp13,89 triliun.

Lantas, siapa saja yang berhak menerima gaji ke-13 pada periode ini? Berikut daftar penerima gaji ke-13 yang siap dicairkan pekan depan:

1. PNS;
2. Prajurit TNI;
3. Anggota POLRI;
4. PNS, Prajurit TNI, dan Anggota POLRI yang ditempatkan
atau ditugaskan di perwakilan Republik Indonesia di
luar negeri;
5. PNS, Prajurit TNI, dan Anggota POLRI yang ditugaskan
di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di
luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi induknya;
6. PNS, Prajurit TNI, dan Anggota POLRI penerima uang
tunggu;
7. Penerima gaji terusan dari PNS, Prajurit TNI, atau
Anggota POLRI yang meninggal dunia, tewas, atau
gugur;
8. Penerima gaji dari PNS, Prajurit TNI, atau Anggota
POLRI yang dinyatakan hilang;
9. Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua badan
peradilan;
10. Staf khusus di lingkungan kementerian;
11. Hakim ad hoc;
12. Pimpinan LNS, Pimpinan LPP, Pimpinan BLU, dan
pejabat lain yang hak keuangan atau hak
administratifnya disetarakan atau setingkat Pejabat
Pimpinan Tinggi atau Pejabat Administrator atau
Pejabat Pengawas;
13. Pegawai non-PNS pada LNS, LPP, atau BLU;
14. Pegawai lainnya yang diangkat oleh pejabat yang
memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan ;
15. Penerima Pensiun atau Tunjangan; dan
16. Calon PNS

(Idr)

Comment

PERDANANEWS