by

Kabupaten Bogor Barat Segera Terwujud

BogortimurPerdananews – Pemprov Jawa Barat telah menyetujui pembentukan calon Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Bogor Barat. Dokumen pembentukan DOB juga telah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Setelah diproses sejak belasan tahun lalu, kini DOB tersebut diharapkan segera terwujud.


Pembentukan Kabupaten Bogor Barat sebagai pecahan Kabupaten Bogor sudah diusulkan sejak 2006. Hal tersebut merupakan sikap masyarakat setelah terbitnya SK Gubernur Jawa Barat No 31 Tahun 1990. SK berisi mengenai pengembangan Jawa Barat dalam jangka panjang. Dalam SK itu, Provinsi Jabar direncanakan menjadi 42 kabupaten dan kota. Dalam prosesnya, Kabupaten Bogor Barat sempat masuk Rancangan Undang-undang (RUU) pada 2014 namun dimoratorium.

Selain Kabupaten Bogor Barat, dua kabupaten lain juga diusulkan, yaitu Kabupaten Sukabumi Utara dan Kabupaten Garut Selatan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut baru Kabupaten Bogor Barat yang sudah memenuhi syarat berupa proses administrasi dan kapasitas.

Dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa DOB harus memenuhi dasar kewilayahan dan kapasitas daerah. “Saya akan mengawal sesuai aturan. Minimal ada tiga dulu yang akan dilakukan DOB. Antrean yang mengusulkan DOB sampai ada 20 daerah. Namun belum siap, baru ada tiga daerah, salah satunya Kabupaten Bogor Barat,” kata Emil usai penyerahan dokumen calon DOB, Selasa (15/12/2020)

Emil secara simbolis menyerahkan dokumen calon DOB Kabupaten Barat kepada pemerintah pusat di Ponpes Asaefurrohim Sulaimaniyah, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor.


Proses tersebut dilakukan sambil menunggu keputusan pemerintah pusat apakah akan meneruskan moratorium atau menghentikannya.
Emil, sapaan gubernur, berharap beberapa bulan ke depan segera ada kepastian sehingga pembentukan DOB segera terwujud.


“Setelah dokumen calon DOB ini diserahkan ke pemerintah pusat, diharapakan pada bulan Maret 2021 ada jawaban, apakah moratorium bisa dicabut atau tidak,” kata Emil, saat menyerahkan dokumen tersebut ke Ditjen Otda, Selasa (15/12/2020).

(Idr)

Comment

PERDANANEWS